Pengelolaan Perkreditan dalam Masyarakat

A.    Pengelolaan Dan Penerapan Kredit

Pada hakekatnya, pemberian kredit harus mempunyai sumber dana. Bagi  perbankan, sumber dana berasal dari simpanan dana masyarakat pada bank. Dari segi ekonomi sumber usaha perkreditan bertujuan untuk memanfaatkan “Idle Money” yang ada ditangan masyarakat dengan melalui penyaluran dana kredit. Namun penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat berkaitan erat dengan resiko. Oleh karena itu, salah satu upaya lembaga-lembaga keuangan untuk memperkecil resiko kredit adalah dengan cara menganalisis kegiatan usaha dari pemohon kredit dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usahanya.

Bagi lembaga keuangan untuk memperoleh fakta yang “Actual on the spot” dari analisis kredit sangat penting. Karena fakta tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan serta penilaian dalam pemberian kredit dan fakta ini dapat dijadikan sebagai alat pengaman sebelum keputusan atas permohonan kredit dilakukan.

Adapun tahap-tahap analisis terhadap kegiatan usaha pemohon kredit yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan selaku penyalur dan kredit, sebagai berikut :

a.      Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Pada tahap ini, pemohon kredit mendatangi bank untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan kredit dan mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mempersiapkan dan melampirkan data beserta syarat lain yang diperlukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan. 

b.      Tahap penilaian (Credit Evaluation) dan pemeriksaan (Credit Investigation)

Pada tahap ini, lembaga keuangan melakukan pemerikasaan ketempat usaha / jaminan pemohon kredit untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang telah diberikan oleh pemohon kredit.

Dan pada tahap ini dikenal prinsip yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan dalam menilai dan memeriksa permohonan kredit, yakni sebagai berikut :

1.      Character

Tujuan dari penilaian dan pemerikasaan ini adalah untuk mengetahui itikad baik (Willingness to pay) dari calon penerima kredit.

2.      Capacity

Tujuan dari penilaian dan pemerikasaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan membayar ( willingness to Ability ) pemohon kredit 

3.      Capability

Tujuan penilaian dan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui keadaan struktur modal dan bonafiditas pemohon kredit dalam memperoleh keuntungan ( Rentability )

4.      Collateral

Tujuan dari penilaian dan pemerikasaan ini adalah untuk mengetahui berapa nilai harta atau kekayaan yang dijaminkan oleh pemohon kredit.

5.      Condition of Economy

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah usaha dari pemohon kredit dipengaruhi oleh kunjungtur atau tidak dimasa yang akan datang

c.       Tahap analisis terhadap aspek-aspek usaha

Pada tahap ini, bank melakukan analisis dari berbagai aspek. Hasil dari analisis ini akan dijadikan bahan dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan kredit yang diajukan.

Adapun aspek – aspek yang dianalisis adalah sebagai berikut :

1.      Aspek hukum

2.      Aspek manajemen dan organisasi

3.      Aspek teknis / produksi

4.      Aspek pemasaran

5.      Aspek keuangan

6.      Aspek sosial ekonomi

7.      Aspek jaminan

d.      Tahap keputusan kredit ( Credit Decision )

Pada tahap ini, lembaga keuangan selaku penyalur dana dalam bentuk kredit menetapkan keputusan apakah pemohon kredit yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberi kredit. Dan menentukan berapa besar kredit yang akan diberikan, berapa besar suku bunga atau bagi hasilnya dan berapa lama jangka waktunya dan ketentuan lain.

e.       Tahap pelaksanaan ( Credit Realization ) dan administrasi kredit ( credit administration )

Pada tahap ini, pemohon kredit melakukan dan menerima semua persyaratan yang tercantum dalam keputusan kredit yakni menandatangani akad / persetujuan kredit baik dihadapan notaris maupun dihadapan petugas lembaga keuangan yang berwenang dan melakukan pengikatan jaminan. Dan bank melakukan administrasi kredit pada saat pemohon kredit mengajukan permohonan kredit sampai saatnya pelaksanaan akad / persetujuan kredit.

Sebagai tindak lanjut lembaga keuangan selaku penyalur dana dalam bentuk kredit adalah dengan melaksanakan tahap pengawasan kredit ( Credit Super Vision ) dan tahap penagihan kredit ( credit collection ), agar kredit yang telah disalurkan pada masyarakat dapat terhindar dari segala kemungkinan resiko kredit menjadi macet atau setidaknya lembaga keuangan dapat memperkecil resiko kerugian.

Untuk iklim ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang perkreditan, bahwa supervised credit ini paling cocok untuk diterapkan secara luas. Sebab sistem kredit ini mempunyai aspek-aspek yang dapat membawa masyarakat ke arah pembangunan ekonomi secara positif dan nyata. Oleh karena itu, dalam supervised credit ini adalah sangat wajar bila pemerintah secara terus menerus mengolah dan menyempurnakannya dalam penentuan kebijakan perkreditan demi kemajuan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya, lembaga keuangan tentunya telah menetapkan tujuan dari perkreditan yang dikenal dengan profitabilitas. Hal ini berkaitan erat dengan masalah bunga perkreditan. Bagi lembaga keuangan, kredit merupakan obyek untuk meraih profil dari perputaran dana yang telah disalurkan dengan potensi bahwa pihak penerima kredit bersedia memberi jasa modal berupa bunga berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Namun dewasa ini, banyak kredit swasta atau kredit liar yang melakukan usaha penyaluran dana dikalangan masyarakat dan kredit swasta menghitung suku bunganya berdasarkan penawaran dan kesanggupan masing-masing pihak, serta suku bunganya dipengaruhi juga oleh peredaran uang dalam masyarakat.

Lain halnya dengan suku bunga perkreditan yang ditetapkan oleh lembaga – lembaga perkreditan resmi, bahwa suku bunga yang ditentukan terikat pada perimbangan “etika” sedangkan secara komersial dibatasi seperlunya yaitu cost and accounting. Walaupun prinsip cont and accounting dijadikan pedoman penentuan suku bunga perkreditan dalam lembaga-lembaga perkreditan resmi namun menurut kenyataan, masih ada perbedaan-perbedaan yang sangat jauh diperlihatkan oleh lembaga – lembaga keuangan yang melayani kredit kecil dan menengah.

Membahas masalah perkreditan, sebagaimana kita ketahui bahwa bunga perkreditan juga memegang fungsi sebagai barometer pasaran uang dan modal. Sehingga tinggi – rendahnya bunga kredit tergantung juga pada kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter. Dan jelas bahwa masalah perkreditan sangat erat hubungannya dengan keadaan dan kehidupan ekonomi negara.

  

B.     Pengamanan Dan Jaminan Kredit

Sebelum membahas masalah pengamanan dan jaminan kredit, ada baiknya membahas terlebih dahulu tentang masalah tunggakan kredit. Dalam lembaga-lembaga keuangan yang melayani perkreditan tentu akan menghadapi masalah tunggakan. Kemungkinan terjadinya masalah tunggakan atas kredit disebabkan oleh faktor – faktor yang kurang mendukung kelancaran operasional kredit. Adapun faktor yang kurang mendukung tersebut, antara lain itikad yang tidak baik dari peminjam ( on will ), adanya perubahan-perubahan peraturan, situasi dan kondisi ekonomi umum atau force majeure.

Bagi lembaga-lembaga keuangan yang menghadapi kredit bermasalah seperti ini, tentu akan memandang masalah tunggakan sebagai peringatan atau “red light” untuk berhati-hati dan waspada dalam politik perkreditan selanjutnya, namun lembaga perbankan masih menentukan batas tunggakan yang dianggap wajar. Dalam keadaan ekonomi normal, batas tunggakan yang wajar yaitu 10 % dari jumlah dana yang dikreditkan. Dan persentasi samapai 10 % tersebut dianggap sebagai tunggakan yang masih dapat ditolerir. Sehingga manifestasi dari sehat atau tidaknya kredit akan nampak pada persentase tunggakan.

Menyangkut masalah tunggakan kredit tentu pihak lembaga-lembaga keuangan yang melayani kredit berusaha untuk mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi kredit bermasalah, hal ini berkaitan erat dengan pengamanan dan jaminan kredit. Dalam praktek perbankan, pengertian jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan yang melayani kredit guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

Pengamanan dan jaminan kredit telah diatur dalam Undang-Undang hukum perdata pasal 1131 dan pasal 1132 bahwa “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan “ dan “ kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan “.

Dalam perbankan telah ditentukan bahwa volume harga jaminan lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada pihak debitur. Ketentuan ini untuk menjaga apabila resiko kredit lebih besar. Sehingga pihak lembaga perkreditan tidak sangsi dalam membuat keputusan atas permohonan kredit selanjutnya.

Adapun menyangkut berbagai bentuk jaminan kredit yang diatur dalam perbankan adalah sebagai berikut :

1.      Jaminan perorangan (Personnal Guarantee)

Dalam personnal guarantee, lembaga keuangan yang memberi kredit harus memperhatikan kepercayaan dan bonafiditas. Jaminan ini diatur  dalam pasal 1820 KUH Perdata : “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya “.

2.      Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh debitur dimana bank mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan terhadap kreditur yang lain dengan melakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jaminan kebendaan terdiri atas :

a.       Jaminan kebendaan atas barang bergerak

b.      Jaminan kebendaan atas barang tak bergerak

Adapun cara pengikatan jaminan benda bergerak dilakukan dengan menggunakan beberapa cara :

a.      Pengikatan secara gadai

Yang penting untuk diketahui pada cara pengikatan dengan gadai yaitu bahwa perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok kredit, barang yang digadaikan harus berada dibawah kekuasaan kreditan, kreditan dilarang mengaku barang yang telah digadaikan menjadi miliknya dalam hal apabila debitur tidak membayar atau melunasi utangnya, jika debitur tidak memenuhi janjinya dalam persetujuan maka kreditur berhak atas jaminan setelah tenggang waktu pembayaran utang itu lampau dan debitur diperingati untuk melunasi dari penjualan barang gadai dimuka umum, serta barang yang digadaikan dilarang untuk di pakai atau dieksploitir oleh kreditur tanpa ada persetujuan dari debitur. 

b.      Pengikatan secara FEO ( Fiduciare Eigeudom Overdracht )

Kebaikan dari pengikatan jaminan dengan FEO yaitu benda-benda yang dijaminkan tetap dipegang oleh pihak debitur sehingga kreditur tidak lagi menyimpan dan mengurus benda – benda tersebut seperti dalam gadai.

c.       Cessie yaitu cara penyerahan barang jaminan untuk tagihan misalnya deposito, simpanan dan tagihan pada pihak ketiga.

Selanjutnya, adalah cara pengikatan jaminan benda tidak bergerak, sebagai berikut :

a.      Dapat dengan cara hipotik.

Hak hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak

b.      Dapat dengan cara credit verband

Bahwa credit verband merupakan suatu jaminan atas tanah berdasarkan STB / 1908 No. 542 yang maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan pada orang-orang Bumi Putera agar dapat meminjam uang dengan jaminan tanah dengan status hak milik adat atau belum bersertifikat.

Pengikatan jaminan benda tak bergerak diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUHP. Dan lembaga keuangan juga melakukan penilaian atas barang jaminan demi menjaga keselamatan dan yang dipinjamkan kepada pemohon kredit.

Adapun mengenai penilaian barang jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan cara pendekatan, yakni sebagai berikut :

1.         Pendekatan nilai pasar wajar dengan menggunakan metode penilaian market Data Approach, Cost Data Approach dan Income Approach.

2.         Pendekatan nilai likuiditas

Yaitu pihak lembaga keuangan menilai jaminan jika jaminan tersebut dilelang atau dilikuidasi pada saat debitur dan prestasi atau tidak sanggup membayar pinjaman.

Artikel keren lainnya: