PERANAN DEKLARASI STOCKHOLM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN MODERN

I

Krisis lingkungan bukan lagi sebagai ancaman masa depan. Tetapi telah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan. Pertumbuhan dan pertambahan kerusakan lingkungan (environmental disasters) telah mencapai dimensi regional. Media global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi lingkungan menyandarkan adanya bahaya fenomenal monumental yang mengancam lingkungan (Wijoyo, 1999 ; 1).

Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm yang dihadiri oleh wakil 110 negara (Siti Sundari Rangkuti, 2000:27) merupakan rasa keprihatinan terhadap degradasi lingkungan.

Komprensi Stockholm, bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan Dunia I (1960-1970) guna merumuskan strategis dasawarsa pembangunan Dunia Ke - 2, (1970-1980) (Soemartono, 1996;24). Mengenai masalah lingkungan hidup dari wakil Swedia mengajukan saran untuk menyelenggarakan suatu konfrensi internasional tentang lingkungan hidup. Yang pada akhirnya disepakati pada tanggal 5-16 Juni 1972 diadakan konfrensi PBB di Stockholm - Swedia. Dengan dikeluarkan deklarasi tentang penanganan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar (basic legetimation) penanganan hukum bagi negara-negara yang berkumpul di stockholm.

Bagi negara-negara maju persoalan pembangunan tidak menjadi masalah sedangkan faktor lingkungan menjadi masalah, sedangkan bagi negara berkembang, diperhadapkan pada dua pilihan. Pada satu pilihan mempercepat pertumbuhan pembangunan, sementara pada pilihan yang lain faktor kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan.

Walaupun demikian, Deklarasi Stockholm mengilhami negara-negara di dunia akan pentingnya lingkungan hidup masa depan. Oleh Karena itu telah disadari bahwa, masalah lingkungan hidup sangat menentukan kelangsungan hidup makhluk Tuhan, termasuk manusia. Antara makhluk dan ekologinya saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, baik udara, tumbuh-tumbuhan, air maupun binatang. Demikian juga sebaliknya. Namun, kondisi yang demikian, telah terevolusi akibat tangan-tangan manusia, yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan pemerintah pada masing-masing negara karena mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sering mengeksploitasi dan mengeksploirasi lingkungan secara bebas tanpa memperhitungkan dampak negatifnya.

Deklarasi Stockholm telah merefleksi konsep tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep ini bukan saja mengajak seluruh negara dan penduduk bumi untuk meningkatkan kepedulian terhadap ancaman kerusakan lingkungan, tetapi juga melihat adanya kesejajaran antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan antara satu dengan yang lain (Soejono, 1996 ; 3).

Konsep pembangunan berwawasan modern, berbeda dengan konsep lingkungan klasik. Lingkungan klasik mengedepankan pemanfaatan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai kepandaian manusia untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

II

Deklarasi lahir dari konfrensi Stockholm, yang mendasari kofrensi tersebut sampai dengan dikeluarkannya Deklasrasi Stockholm merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi hukum lingkungan (Soemartono, 1996 ; 29).

Setelah terlaksananya konfrensi Stockholm hukum lingkungan telah memperoleh posisi yang kuat, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Suatu manfaat yang besar, adalah mulai tumbuhnya kesatuan, pengertian dan bahasa diantara ahli hukum lingkungan dengan menggunakan Deklarasi Stockholm sebagai referensi pertama (Soemartono, 1996 ; 29).

Masalah lingkungan di negara maju dengan latar belakang dan faktor penyebab lingkungan yang berbeda, semula menimbulkan suara yang sumbang dan berprasangka terhadap kofrensi Stockholm dari peserta negara berkembang, dengan menyatakan antara lain ; Berilah kami pencemaran asal saja kami maju (Rangkuti, 2000 ; 28-29).

Seperti ungkapan Vittachi :

It offended some of the environmentalist at Stockholm to heardelegates from the poor world remarking out of the side of their mouth that their interest in improving the environment was not limited to scenery and that their countries could possibly afford a little pollution (Rangkuti, 2000 : 29).    

Hal ini menunjukkan bahwa keterbelakangan pembangunan pada negara-negara berkembang menghadapi suatu dilematis. Dia mengharapkan keluar dari garis batas kemiskinan dengan mempercepat pembangunan, namun diperhadapkan dengan faktor lingkungan hidup.

Umat manusia. Konfrensi Stockholm telah menerima Declaration on the Human Environment yang berisi 26 asas serta menurut kesepakatan negara-negara yang mengikuti konfrensi tersebut merupakan pedoman bagi mereka di tahun-tahun mendatang.

Deklarasi Stockholm mengakui hak asasi manusia. Hak hidup setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan yang baik dan sehat. Pada waktu yang sama, pernyataan itu juga memberikan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup. Manusia sedemikian rupa hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang (asas nomor 1).

Menurut Muchtar Kusuma Atmadja (1992 : 21), bahwa asas Stockholm meletakkan dasar-dasar bagi penggunaan, pengawetan dan pelestarian sumber kekayaan alam didasarkan suatu alami sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjaga daya dukung darpada planet bumi, sumber kekayan alam dapat dikelola dengan baik, depletion dicegah dan penggunaan lingkungan dapat dinikmati oleh seluruh manusia.

Selanjutnya, menurut Muchtar Kusuma Atmadja (1992 : 21), apabila asas-asas umum itu diterapkan pada laut, maka atas asas nomor 7 memberikan kewajiban kepada semua negara untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sumber kekayaan laut dan lain-lain penggunaan lingkungan laut .

Di samping 26 asas tersebut, konfrensi Stockholm menyetujui 106 rekomendasi yang dimuat dalam Action Plan International, yang terdiri atas tiga bagian kerangka :

a.       A global assessment programme dikenal sebagai earthwatch.

b.      Environmental management activities.

c.       Supporting measures; education and training, public information, and organizational and financing arrangements (Rangkuti, 2000 ; 31).

Sedangkan menyangkut dengan masalah lingkungan sedunia (global environmental problems) sidang PBB menerima 11 resolusi mengenai lingkungan hidup, yang dijadikan landasan bagi kebijaksanaan lingkungan.

Untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi lingkungan hidup (action plan) tersebut, yang terdiri dari :

a.       Dewan Pengurus Program Lingkungan Hidup

b.      Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif

c.       Dana Lingkungan Hidup

d.      Badan Koordinasi Lingkungan Hidup (Supami, 1994 ; 22).

Untuk melaksanakan deklarasi Stockholm tersebut dan untuk menghadapi dasawarsa pembangunan dunia II (1972 – 1982) diadakan kegiatan berupa :

a.       Creation of the convention on international Trade in Endangered Species of Will Fauna and Flora (CITES) Washington 1974.

b.      Pada tahun 1975 diadakan Convention on Wetlands of International Importence especially as Waterfowe Habitat (Ramsar) came into force.

c.       1977. (Firat Intergovermental Converence on Environmental Education, Tbilis, USSR).

d.      1980. A Peaceful Revolution Publication of the World Conversation Strategy (INCN), WWF, UNEP in Collaboration with UNESCO and FAO) (Hardjasoemantri, 1995 ; 43). 

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya Adalah Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law di Manlevedeo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Nopember 1981. Dan baru pertama kalinya diadakan pertemuan Internasional tentang hukum lingkungan (Hardjasoemantri, 1999 ; 12).

Tujuan pertemuan Adalah Hoc tersebut untuk membuat kerangka metode dan program yang meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional dan nasional untuk pengembangan dan peninjauan berlaku hukum lingkungan dalam satu badan yang dikenal sebagai The United Nation Environmental Programme (UNEP) di Nairobi (Yakin, 1997 ; 19). Lembaga tersebut memberikan rekomendasi yang berharga bagi perkembangan hukum lingkungan.

Perkembangan selanjutnya dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup PBB membentuk Badan Komisi Lingkungan dan Pembangunan Dunia (World Commession on Environmental and Development) disingkat WCED.

Badan ini bertugas :

1.      Mengajukan strategi jangka panjang pembangunan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya.

2.      Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan hidup dapat dituangkan dalam kerjasama antar negara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan.

3.      mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pada pembangunan berwawasan lingkungan.

4.      mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan (Hardjosoematri, 1999 ; 24-15).

Untuk tugas ini terlaksana dengan baik WCED diminta mengadakan komunikasi dengan pihak luar, seperti para ilmuan, para pemerhati lingkungan dan kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan.

Pada tahun 1987, WCED memberikan laporan dengan judul : Our Common Future, yang memuat banyak rekomendasi khusus tentang perubahan institusional dan perubahan hukum.

WCED memahami pentingnya perubahan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk beralih ke pembangunan berkelanjutan dan untuk itu menggaris tindakan-tindakan yang dipersyaratkan pada tingkat nasional untuk mencapai tujuan tersebut (Hardjasoemantri, 1999 ; 15). Tindakan tersebut diantaranya :

1.      Membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengolah sumber daya alam.

2.      Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia industri secara timbal balik, baik dalam pelaksanaan kebijaksanaan hukum maupun peraturan guna wujud pembangunan industri berkelanjutan.

3.      Memperketat konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk perlindungan lingkungan, sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

4.      Memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya (Hardjosoemantri, 1999 ; 15).

Laporan WCED memberikan dampak yang positif terhadap penyusunan strategi konservasi baru yang menggantikan World Conservation Strategy (WCS) dengan Caring of The Earth (CE). CE dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan masyarakat dunia dengan menetapkan dua syarat :

Pertama, untuk menjamin komitmen yang luas dan mendalam pada sebuah etika baru, yaitu etika kehidupan berkelanjutan dan mewujudkan prinsip-prinsip dalam praktek.

Kedua, mengintegrasikan konservasi dan pembangunan, konservasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan berlangsung dalam batas daya dukung bumi, dan pembangunan untuk memberikan kesempatan kepada manusia dimanapun guna menikmati kehidupan yang lama, sehat serta memuaskan (Hardjosoemantri, 1999 ; 17).

Dalam masalah hukum lingkungan menurut CE hukum lingkungan dalam pengertiannya yang luas adalah sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Ia mensyaratkan standar perilaku sosial dan memberikan ukuran kepastian pada kebijaksanaan.

Selain CE menyatakan bahwa setiap sistem hukum yang komprehensif bagi pembangunan berkelanjutan perlu  meliputi sekurang-kurangnya, perencanaan penggunaan tanah, pengawasan pembangunan, pemanfaatan lestari dari sumber daya yang tidak dapat diperbahurui melalui pembebanan misi, kualitas lingkungan, standar proses dan produk yang dirancang untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. (Hardjosoemantri, 1999 : 18).

Pada tahun 1982 diadakan konfrensi PBB di Nairaba tentang hak-hak lingkungan hidup dan pada tahun 1992, tepat 20 tahun setelah konfrensi Stockholm daiadakan konfrensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (United Nation Conference on Enviromental and Development) yang terkenal dengan nama KTT Bumi di Rio Jenero Brasil yang dihadiri oleh lebih 100 kepala negara dan pemerintah. Konfrensi Rio Jeneiro menghasilkan 1) Deklarasi Rio, 2) Konvernsi tentang perubahan iklim, 3) Konvensi tentang keanekaan hayati, 4) Prinsip tentang hutan dan 5) Agenda 21 (Soemarwato, 1997;19).

Dalam deklarasi Rio dinyatakan bahwa tujuan KTT Bumi ialah untuk mengembangkan kemitraan global baru yang adil. Deklarasi itu juga menyatakan bahwa manusia adalah pusat perhatian pembangunan berkelanjutan (Soemarwato, 1997;19).

Jika dihayati isi deklarasi tersebut, maka dikatakan bahwa deklarasi itu bersifat antopasentri, dan memiliki suatu kelemahan dan tidak akan tercapai pembangunan berkelanjutan.

Baik dalam komprensi Stockholm, Komprensi Nairabi maupun Komprensi Rio Jeneiro terdapat tiga aspek pengelolaan lingkungan, yaitu (1) Aspek berkelanjutan; adalah suatu konsep pembangunan berkelanjutan (sustanaible development) yang memungkinkan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan manusia, namun tidak merusak fungsi sumber daya alam tersebut. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terus berlangsung dalam waktu lama. (2) Aspek menyeluruh (komprehensif) merupakan suatu pendekatan ekologi dimana hamparan sumber daya alam tidak terpisah satu sama lain. Sehingga aktivitas di hulu akan mempengaruhi kegiatan di hilir bahkan kegiatan di suatu negara akan mempengaruhi kegiatan di negara lain. Dengan demikian ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif yang dibuat oleh manusia. (3) Aspek perhatian terhadap penghidupan generasi mendatang. Prisip ini dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencoba menjaga keseimbangan antara aspek pengelolaan dan konservasi, didalamnya mengandung maksud agar tercipta juga perlindungan untuk generasi mendatang. Agar lingkungan yang ada sekarang dapat dinikmati untuk generasi mendatang (Heroepoetri, 2001; 1-3).

III

Hukum Lingkungan Modern

Dalam memahami apa hukum lingkungan modern itu dibutuhkan suatu pengertian yang signifikan. Oleh karena itu, terlebih dahulu dipahami pengertian hukum lingkungan itu sendiri.

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono (1996:46), hukum lingkungan adalah ruang dimana baik makhluk hidup maupun tak hidup barada dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, termasuk manusia.

Menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (Danusaputro, 1980;35).

Siti Sundari Rangkuti memberikan pengertian hukum lingkungan adalah hukum yang menyangkut timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dikenangkan sanksi (Rangkuti, 2000 ; 2).

Dengan demikian hukum lingkungan adalah keseluruhan adalah peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwewenang.

Dari pengertian-pengertian tersebut tergambar tentang apa hukum lingkungan modern itu. Danusaputro membedakan pengertian hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.

Dikatakan pula bahwa hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langhsung terus menerus digunakan generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. (Soejono, 1996 ; 5-6).

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dan lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguna kepada ekologi. Dengan berorientasi kepada lingkungan ini, menurut Soemartono Hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh, menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berbeda dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. (Soemartono, 1996 ; 47).

Menurut Danosaputro dalam pandangan hukum lingkungan modern lingkungan hidup merupakan subyek hukum dan dalam arti yang luas meliputi seluruh alam semesta, jadi tidak mungkin dijadikan sasaran hak milik oleh orang seorang, sekelompok orang atau lembaga seperti negara atau kelompok negara; Karena lingkungan adalah untuk keperluan dan kepentingan “segenap insane dan seluruh jasad hidup” baik yang hidup sekarang maupun yang akan hidup sepanjang zaman. Jadi sifat universal (Soemartono, 1996 ; 47).

Apabila hukum lingkungan modern yang dikemukakan oleh Danusaputro tersebut dijadikan dasar pijakan, maka dalam sistem hukum lingkungan tidak dikenal adanya hak milik atas lingkungan hidup. Dalam sistem hukum lingkungan hanya mungkin ada hak milik atas sementara unsur atau sumber daya lingkungan tertentu.

Dengan demikian, dikarenakan lingkungan hidup tidak mungkin dijadikan sasaran pemikiran, maka dengan lahirnya sistem negara nasional, tumbuh berkembang sistem pengelolaan nasional atas lingkungan hidup yang universal. Jadi yang mungkin bersifat nasional hanyalah sistem pengelolaannya. Dalam hal itu, tiap sistem pengelolaan nasional atas lingkungan hidup sudah sewajarnya disesuaikan dan didasarkan pada falsafah nasional yang bersangkutan dan diselaraskan kepada situasi dan kondisi nasionalnya sendiri (Soemartono, 1996 ; 7).

Mochtar Kusuma Atmadja mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia (Hardjosoemantri, 1999 ; 38).

Deupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (Meliencrecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (nataurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (Hardjosoemantri, 1999 ; 39).

Hukum lingkungan pemerintah terdiri atas hukum lingkungan pemerintah pusat, hukum lingkungan pemerintah daerah dan sebagian lagi berasal atau dibentuk oleh badan-badan Internasional atau melalui perjanjian negara-negara lain.

Indonesia sebagai negara yang turut hadir dalam konfrensi Stockholm, Nairobi dan Rio Jeneiro, mempunyai tanggung jawab untuk meretifikasi isi deklarasi-deklarasi tersebut ke dalam hukum lingkungan nasionalnya.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia dan merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

Pembangunan hukum lingkungan nasional sebagaimana digariskan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, penata hukum nasional telah menjadi prioritas arah kebijaksanaan di bidang hukum. Menurut Rangkuti (2000 ; 9) untuk menghindari kesimpangsiuran pendapat, perlu penegasan mengenai pengertian Hukum Nasional Indonesia.

Menurut Sunaryati Hartono Hukum Nasional Indonesia adalah hukum yang belum (seluruhnya) ada di Indonesia dan karena itu masih harus dipikirkan bagaimana membentuknya dan apa serta bagaimana kerangka dan landasannya serta falsafah dan materinya (Rangkuti, 2000 ; 9).

Dari uraian tersebut jelaslah betapa eratnya hubungan antara hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam pembangunan hukum nasional. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hiup. Dan pada tahun 1997 undang-undang ini disempurnakan dengan undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang (pasal 1 butir 1, 2 & 3).

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, prinsip yang sangat menentukan adalah asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah tanggung jawab negara. Untuk menciptakan suatu lingkungan hidup yang berkelanjutan, baik sumber daya maupun kemanfaatannya untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada orangyg beriman dan mempunyai nilai ketaqwaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu bersifat arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidup.

IV

Analisis

Deklarasi Stockholm telah mengakui hak-hak asasi setiap orang untuk hidup atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini memberikan suatu kewajiban bagi setiap orang, atau badan untuk memelihara lingkungan hidup manusia dan habitat lainnya serta sumber daya sedemikian rupa agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Deklarasi Stockholm merupakan merupakan titik kulminasi perbincangan mengenai lingkungan hidup manusia dan memberikan gema ke seluruh dunia, seirama dengan berkembangnya perhatian dan kesadaran tentang lingkungan hidup sejalan Deklarasi Stockholm. Hukum lingkungan nampak pula mengalami perkembangan yang pesat, baik secara internasional maupun secara nasional di berbagai negara. Perkembangan tersebut nampak dalam semakin bergesernya pendekatan yang dipakai, yang semula terutama bertumpu pada pendekatan parsial yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengawetan sumber daya alam kemudian beralih ke pendekatan holistik yang menjamin pembangunan berkelanjutan didasarkan pada strategi lingkungan yang memadai yang mencakup kebijaksanaan dan perundang-undangan, pemantauan dan evaluasi lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alami secara rasional dengan tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan. Dari perkembangan tersebut nampak menonjol fungsi hukum sebagai sarana pembngunan.

Apabila dikaji secara mendalam hasil-hasil komperensi Stockholm tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baik pembukaannya, asqas-asasnya maupun rekomendasi-rekomendasinya telah memberikan pengerahan yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturan melelui perundang-undangan. Asas-asas Deklarasi Stockholm 1972 telah memungkinkan dibentuknya ukuran-ukuran nasonal yang berbeda daripada ukuran-ukuran internasional (International standard). Hal mungkin terjadi dalam hal-hal dimana penting atau perlu untuk melakukannya, karena sistem nilai yang berlaku disetiap negara, idak saja yang disebabkan sifat unik daripada lingkungannya, tetapi juga didasarkan pertimbangan bahwa berlakunya ukuran-ukuran (standard) yang berlaku bagi kebanyakan negara maju mungkin tidak tepat bagi negara-negara berkembang, atau mengakibatkan ongkos sosial yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tidak berlebihan apabila dikatakana baahwa kerangkaa konsepsional untuk pendekatan global terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang didasaarkan atas asas-asas ekologi itu diletakkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 menjadi dasar pembentukan sistem hukum lingkungan modern. Karena mengingat sangat pentingnya lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan juga menjadi isu sentral dalam komprensi Rio Jeneiro (Komprensi Bumi).

Yang perlu didasari, walaupun implementasi hasil Rio Jeneiro sangat diperlukan untuk menangani masalah lingkungan yang makin memburuk, namun harus diwaspadai agar tidak dirugikan oleh implementasi. Sebab semua persetujuan merupakan kompromi antara pihak-pihak yang melakukan persetujuan itu sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk menginterprestasikan persetujuan itu sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Apabila asas Deklarasi Stockholm marupakan patukan dasar dalam konsepsi hukum lingkungan modern, maka adalah suatu kewajiban bagi setiap negara untuk meretivikasi batas-batas tersebut sebagai suatu undang-undang lingkungan hidup. Walaupun asas-asas dari Deklarasi Stockholm hanyaa merupakan kesepakatan moral.

Dalam hukum lingkungan modern, mangandung tiga konsepsional, yaitu pertama pengelolaan lingkungan yang seimbang, serasi, dan berwawasan lingkungan. Suatu perbedaan yang sangat esensi dengan hukum lingkungan klasik, dimana hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber daya dengan berbagai cara guna mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang sesingkatnya.

Kedua konsep menyeluruh atau komprehensif integral. Ini berarti hukum lingkungan memiliki sifat yang berhubungan dengan lingkungan alam. Karena itu pengelolaan lingkungan perlu didasarkan pada keseimbangan antara satu species dengan species lainnya. Hukum lingkungan modern memiliki watak bahwa pengelolaan lingkungan untuk kemanfaatan lingkungan. Oleh karena itu,lingkungan laut, udara, daraat, air dan makhluk hidupnya merupakaan suatu kesatuan lingkungan yang utuh.

Ketiga konsep berkelanjutan. Hukum lingkungan modern menetapkan suatu dasar bahwa pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan bukan terbatas pada waktu tertentu atau pada generasi tertentu. Tetapi, pengelolaan lingkungan harus memperhitungkan keterbatasan daya dukung sumber daya dan bahwa lingkungan hidup adalah suatu rahmat Tuhan yang harus diwariskan kepada setiap generasi. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga setiap generasi yang akan merasakan kemanfaatan lingkungan dengan pembangunannya.

Bagi Indonesia konsep hukum lingkungan modern telah dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Harus diakui bahwa Indonesia dengan berbagai perangkat aturannya memasukkan asas pertanggung jawaban negara, asas kemanfaatan dan asas berkelanjutan pembangunan menjadi asas hukum lingkungan hidup telah menetapkan suatu garis batas agar lingkungan hidup jangan dieksploitasi tanpa memperhitungkan daya dukung sumber daya, dan kehidupan generasi yang akan datang.

Bagi Indonesia faktor aturan tentang lingkungan hidup telah mendekati kesempurnaan. Namun yang menjadi masalah kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Faktor pengawasan lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor kesadaran hukum masyarakat pelaku ekonomi (para perusahaan, HPH, Industri dan semacamnya) dan masyarakat belum menganggap lingkungan sebagai teman hidupnya. Mereka hanya memahami lingkungan sebatas pemanfaatannya bagi dirinya.

IV

 

A.

1.      Deklarasi Stockholm mempunyai arti penting untuk pertama kalinya, hak atas lingkungan yang bermutu, kehidupan begitu tajam diformulasikan sebagai hak asasi. Lagi pula permasalahan lingkungan, politik dan hukum lingkungan ditempatkan pada tingkat yang berbeda dari waktu sebelumnya. Oleh sebab itu Deklarasi Stockholm menjadi dasar dari hukum lingkungan modern.

2.      Hukum lingkungan hukum modern, menetapkan asas pertanggung jawaban, kemanfaatan dan pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi setiapa negara maupun badan-badan internasional dengan berorientasi pada pengelolaan lingkungan yang bersifat komprehensif dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

B.

1.      Mengingat saangat relevansinya asas-asas Deklarasi Stockholm dengan kondisi krisis lingkungan hidup dunia dewasa ini, maka diwajibkan agar setiap negara meretevikasi asas deklarasi tersebut untuk menjadi undang-undang lingkungan hidup.

2.      Indonesia dengan potensi alam hayati dan non hayati yang semakin berkurang karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka sangat dibutuhkan penegak hukum yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dan secara tegas menindak oknum-oknum yang merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjasoemantri, Kusnadi, (1995). Hukum Perlindungan Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

…………………, (1999). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Heroepoetri, Arimba, (2001). Tak Ada Tempat Bagi Rakyat (Wewenag Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah). Yogyakarta; Kreasi Wacana.

Kusuma Atmadja, Mochtar, (1992). Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut. Jakarta; Sinar Grafika..

Rangkuti, Siti Sundari, (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya; Airlangga University Press.

Suparmi, Niniek, (1994). Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta; Sinar Grafika.

Soemartono, R.M. Gatot P (1996). Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika.

Soejono, (1996). Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan. Jakarta; Rineka Cipta.

Soemarwoto, Otto (1997). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta;Djembatan.

Wijoyo, Suparto, (1999). Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya; Airlangga University Press.

Yakin, Addinul, (1997). Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan (Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan). Jakarta; Akademika Presindo.

  

 

Artikel keren lainnya: