Asas-asas Hukum dalam Praktek Peradilan (Teori dan Praktek)

I

I.       Pendahuluan

Salah satu aspek obyek kajian penting bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu hukum adalah penguasaan tentang teori-teori hukum, yang didalamnya terdapat suaatu kajian yang sangat pokok yaitu mengenai asas-asas hukum.

Pemahaman dan penguasaan terhadap asas-asas hukum adalah sangat penting bagi seorang sarjan hukum., bagi ia seorang akademisi, praktisi hukum maupun bagi seorang hakim, karena melalui pemahaman dan penguasaan tentang asas-asaas hukum ini, maka tentunya seorang sarjana hukum akan lebih muda mencari suatu jalan keluar bila diperhadapkan dengan suatu permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi.

Akan tetapi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa diantara kita para pemerhati hukum masih saja kurang tentang pemahaman dan penguasaan mengenai asas-asas hukum. Kalaupun kita memahami tetapi kadang kala kita keliru atau bahkan salaah didalam menerapkan suatu asasa hukum didalam persoalan-peroalan hukum inkonkreto.

II

II.    Penegertian Asas Hukum

Para ahli hukum telah berusaha memberikan defenisi atau pengertian tentang asaas hukum. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

-          Oleh Paul Scholten : “Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan dari pandangan-pandangan keasusilaaan terhadap hukum dan seterusnya …”.

-          Prof. Sudikno Mertokusumo : Bahwaa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundaang-undaangan.

-          Menurut Theo Huijbers (1995: 81) asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum.

Sedangkan Chainur Arrasyid (2000: 36) asas hukum merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berfikir tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum. Sementara Sutjipto Raharjo (2000: 45) mangatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.

III

III.             Beberapa Asas Hukum Yang Relevan Dalam Praktek Peradilan Perdata.

Dalam praktek peradilan sehari-hari yang menyangkut perkara perdata selain kita menggunakan hukum secara perdata tentunya kita sering dipertemukan atau berhadapan dengan asas-asas hukum yanag berlaku dalam proses persidangan, asas-asas hukum yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

a.       Asas “ Ius Curia Novit”

Asas ini megandung arti bahwa “setiap  hakim dianggap tahu akan hukumnya”, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajutkan kepadanya dengan daalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.

Asas ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

b.      Asas peradilan cepat, singkat dan biaya ringan

Asas ini berlaku umum dan sangat populer dalam hukum acara perdata namun asas ini mulai diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang ketentuan pokok kekuasaaan hakim.      

c.        Asas Audi Et Alterram Partem

Asas ini mengandug arti bahwa hakim wajib “mendengar kedua belah pihak yang berpekara”. Dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu.

Asas ini pun dalam praktek peradilaan era kaitannya dengan beban pembuktian yang akan dibebankan oleh hakim kepada kedua belah pihak, sehingga diupayakan terjadi keseimbangan antara pihak penggugat dan tergugat di depan atau di dalam persidangan.

d.      Asas Unus Testis Nullus Testis

Asas ini menyatakan bahwa “satu saksi bukanlah saksi” asas ini telah diatur didalam ketentuan hukum acara kita yaitu dalam Pasal 194 Rbg dan Pasal 1921 Bw.

e.       Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara.

Hukum acara perdata yang kita pakai selama ini diantaranya  HIR bagi pulau Jawa dan Madura, RBG yang berlaku sebagai hukum acara di luar Jawa dan Madura ataupun RV yang berlaku bagi golongan Eropa, tidak mengatur secara tegas bahwa untuk perkara di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara.

f.       Asas Nemo Judex Indeneus in Propria Causa.

Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri. Dalam hukum acara perdata, asas ini menekankan pada obyektifitas pada pemeriksaan perkar. Tentunya asas ini ditunjukkan kepada hakim bahwa seorang hakim karena jabatannya harus mengundurkaan diri dari kedudukannya dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya bilamana ia mempunyai kepentingan langsung terhadap tersebut atau mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Asas diatur pula dalam Pasal 5 (1), Pasal 28 (1), UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 374 (1) HIR, dan Pasal 702 (1) RBG.

g.      Asas Lex Rae Sitae

Asas ioni menentukan bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama obyek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat. Asas ini tetap edipakai dalam praktek peradilan.

Penerapan dan perkembangan asas hukum dalam praktek peradilan.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan bagaimana penerapan dan perkembangan beberapa asas-asas hukum seperti diuraikan diatas dalam praktek peradilan.

a.      Asas Unus Testis Nullul Testis

Pengertian asas ini telah diuraikan ditas yang pada intinya bahwa satu saksi bukansaksi, sehingga konsekuensinya bahwa hakim tentu akan menolak suatu gugatan atau daalil bila hanya berdaasarkan pada suatu saksi atau alat bukti.

b.       Asas Audi Et Alteran Partet

Pengertian dasar daari asas ini bahwa hakim tidak akan memutuskan perkara tanpa mendengar keduaa belah pihak atau hakim memeriksa perkara dengan mengengar kedua oihak.

Dalam praktek, asas ini disampaikan bila diperhadapkan dengan suatu lembaga hukum yang dinamakan Verstek yaitu dimana dalam suatu perkara apabila tergugat telaah beberapa kali dipanggil secara patut dan tidak hadir, maka apabila terjadi demikian maka hakim dapat menjatuhkan keputusan yang dinamakan putusan Verstek tanpa hadirnya tergugat, sehingga dengan demikian asas Audi Et Altran Partet terkesan dapat dikesampingkan oleh hakim

c.       Asas tidak ada keharusan untuk mewaakilkan kepada pengacara

Bahwa sejauh ini dalam praktek peradilan di dalam perkara-perkara perdata yang bersifat umum asas ini masih berlaku karena memang hukum acara ini masih berlaku karena memang hukum acara tidak mewajibkaan untuk mewakilkan kepada seorang pengacara untuk berperkara di pengadilan, tetapi dengan lahirnya undang-undang kepailitan atau Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah megenyampingkan asas tersebut yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 1998 Jo Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Kepailitan ditentukan bahwa permohonan Kepailitan harus diajukan oleh seorang penasihat hukumyang memiliki izin praktek.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka ketentuan untuk mewakilkan kepada pengacara adalah bersifat inperatif, tetapi hal ini hanya berlaku untuk perkara-perkaraa kepailitan di pengadilan niaga. 

d.      Asas Peradilan Cepat, Singkat dan Biaya Ringan.

Bahwa suatu menjadi kenyataan bahwa berperkara di pengadilan tidak pernah selesai dalam waktu singkat akan tetapi selalu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi berbicara mengenai biaya ringan sehingga asas ini masih belum dapat terwujud dengan baik.

IV

PENUTUP

-          Penguasa terhadap suatu asa hukum sangat penting di dalam praktek    peradilan khususnya dalam proses peradilan perdata.

-          Bahwa suatu asas hukum dalam acara perdata telah terjadi perkembangan yang sejalan dengan perkembangan atau kebutuhan dalam praktek peradilan.

    

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali.  1990. Mengembara di Belantara Hukum. Hasanuddin

              University Press.

Chair Arrasyid. 2000. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudiko. 1981. Hukum Acara Perdaata. Alumni, Bandung.

Rusli, Effendi, Ahmad Ali. Poppy Andi Lolo. 1991. Teori Hukum.

              Hassanuddin University Press.

Sutjipto. Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.

              Majalah Varia Peradilan Th. 1987.

Theo, Huijbers. 1995. Filsafat Hukum, Kanisius.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang

              Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perpu No. 1 Tahun 1998 Jo. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kepailitan.

Artikel keren lainnya: