ATRIBUT HUKUM

 

Pernyataan Rahim bahwa defenisi hanyalah suatu ungkapan mengenai ciri-ciri atau atribut dari suatu gejala atau suatu konsep (1954, Hlm 18), tetapi sebenarnya defenisi hukum bukan suatu yang objektif karena satu-satunya yang objektif dalam ilmu pengetahuan adalah gejala. Jadi konsep tentang hukum hanya dibatasi pada atribut-atribut atau ciri-cirinya yang pantas diberi prediksi hukum tetapi atribut atau ciri-ciri dirumuskan melalaui metode tersebut akan digunakan pola sebagai kriteria pengenal dan berdasarkan penggunaannya maka gejala hukum dapat dipisahkan secara jelas dari gejala sosial yang tidak termasuk dari gejala hukum, jadi hukum dilihat dari segi keputusan para pemegang otoritas (pemimpin, kepala suku, hakim, dll) padahal menurut Rodeliffe –Brown dan Malinovsky bahwa hukum itu tidak ada pada masyarakat primitif karena hukum hanya terbatas pada masyarakat yang memiliki organisasi politik yang lebih formal karena ini hakiki dan hukum itu adalah sanksi fisik. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa didalam suatu masyarakat manusia mempunyai beragam kewajiban disamping kewajiban hukum seperti kewajiban agama, moral, dan lain-lain.

Menurut Karl Liewellyn dan Adamson Hoebel mengemukakan 4 unsur hakiki dari hukum :

1.    Unsur dapat dilaksanakannya suatu “Imperatif” (yang memerintahkan bahwa warga dari suatu masyarakat harus berfungsi sebagai masyarakat tertentu).

2.    Unsur sistem (berarti yang bersifat hukum itu adalah bahian dari tatanan yang berlangsung).

3.    Unsur supremasi (yang mengidentifikasi suatu gejala sebagai hukum berdasarkan fakta).

4.    Unsur pengetahuan resmi (berarti bahwa hukum memiliki arti kwalitas publik).

Keempat unsur di atas dapat diperincii menjadi gejala yang dinamakan otoritas dalam suatu kelompok kebudayaan, tetapi dianggap bahwa tanpa adanya petufas yang akan memaksakan dianggap tahu.

Berdasarkan penelitian baik kepustakaan maupun dilapangan ada 4 atribut hukum yang sangat penting :

1. Otoritas
2. Obligasi (yang disamakan dengan kewajiban)
3. Universal
4. Sanksi

Kepemimpinan dan Otoritas

Kepemimpinan merupakan gejala universal yang lahir pada anggota kelompok yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam kelompok itu. Pemimpin menurut Gibb adalah orang yang paling besar sumbangannya dalam tercapainya tujuan bersama (Gibb, 1966. hlm 89) tetapi yang menjadi persoalan tujuan kelompok bersama itu terkadang ditentukan sendiri oleh pemimpin kelompok itu.

Tipe Kepemimpinan

Pemimpimpin berfungsi  disamping membuat keputusan-keputusan secara aktif juga mengarahkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang kebanyakan bersifat politis jadi tidak berulang sifatnya dan hal itu juga adalah hak sifatnya.

Tipe-tipe kepemimpinan seperti yang memaksan dan yang persuasif atau juga otoriter lawan demokrasi tetapi terkadang muncul juga tipe kepemimpinan kekuatan kasar yang mengandalkan pada perintah-perintah yang bukan pada kemampuan meyakinkan (Krech Crutchfield dan Ballachey, 1962. hlm 434) berbeda halnya dengan tipe kepemimpinan yang demokrasi, yang lebih mengutamakan pada persuasif bukan pada paksaan sehingga lebih mudah tercapai kekuatan publik dengan kekuatan pribadi.

Jenis Otoritas menurut Rentangan Kekuasaan

Jenis otoritas menurut rentangan kekuasaan ini sejalan dengan pandangan sosiologis, psikologi masa kini bahwa kepemimpinan adalah suatu potensi untuk mempengaruhi artinya seorang pemimpin dianggap memiliki potensi apabila ia sanggup mempengaruhi pengikut-pengikutnya mematuhi keputusannya serta keinginannya berdasarkan motif untuk menikmati keuntungan dari hal-hal yang dapat diberikannya.

Jenis Otoritas menurut Rentangan Formalitas

Pada penggolongan ini otoritas dibedakan berdasarkan kriteria formalitas dan dengan melihat pada derajat formalitas yang dimiliki dan dapat pula dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang ekstrim yakni yang sangat informal dan otoritas yang sangat formal. Pada jenis pertama sama sekali tidak diadakan upacara penobatan dan tidak ada pengumuman mengenai pengangkatan dan dalam melaksanakan kekuasaannya juga tidak ada keterikatan pada hal-hal yang telah ditentukan lebih dahulu. Sedangkan jenis yang kedua dimana otoritas yang sangat formal, yang hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, peranannya ditentukan oleh UU atau kebiasaan.

Fungsi dri Pemimpin dan Otoritas Legal

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pemimpin dapat merubah sikap para pengikutnya dan bahkan ada penerimaan batiniah terhadap pemimpin dan fungsi kepemimpinan seperti inilah yang didambakan pada masyarakat Barat yang lebih mementingkan pada kekuatan tanpa menghiraukan apakah para pengikut menyenangi keputusan-keputusan itu, tetapi fungsi utama dari kepemimpinan adalah mencapai perubahan kekuatan eksternal dari warga masyarakat kelompok, sehingga cukuplah untuk merumuskan bahwa fungsi dari otoritas hukum adalah pembuatan keputusan hukum atau keputusan yuridis yang secara eksternal diterima oleh masyarakat atau kelompok.

Masyarakat yang menurut Sejumlah Antropologi tidak Memiliki Kepemimpinan

Obyek penelitian pada masyarakat Kapauku dimana pada masyarakat itu ada orang yang dinamakan tanowi artinya orang kaya yang memiliki pengaruh tertentu pada orang lain. Ada 2 nilai pokok yang ada pada masyarakat Kapauku yaitu penonjolan individualisme dan kebebasan fisik dari pada warga masyarakat yang kedua adalah cara pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dari orang yang berwewenang dan jenis-jenis hukuman yang dapat dikenakan. Tetapi bagi masyaakat Kapauku tidak menyebutnya sebagai pemimpin tetapi lebih tepat dikatakan Primus  Inter Pares (yang pertama diantara orang-orang yang sama derajatnya).

Komentar Penulis 

Unsur utama dari atribut hukum itu sebenarnya bukanlah otoritas atau kepemimpinan seperti apa yang dikemukakan oleh Karl Liewellyn dan Adamson Hoebel karena tidak semua hukum itu memiliki otoritas atau kepemimpinan artinya pelaksanaan dari hukum itu tidak selamanya memerlukan otoritas atau kepemimpinan untuk memaksakan berlakunya hukum itu. Seperti contoh hukum internasional dimana, tidak memiliki polisipil atau organ yang memaksakan berlakunya hukum internasional tersebut dan tidak memiliki hierarki seperti halnya hukum nasional toh bisa ditaati juga oleh masyarakat internasional.

Jadi unsur yang paling esensial dari atribut hukum itu sebenarnya adalah kesadaran hukum masyarakat untuk tunduk pada hukum atau aturan yang ada karena aturan itu sangat sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Walaupun pada dasarnya untuk menyatukan keinginan-keinginan masyarakat yang berbeda-beda sangat sulit tetapi itulah yang diperlukan adalah keseriusan masyarakat secara umum untuk menampungnya kemudian memproduknya sebagai hukum. Disamping itu pula unsur universal dari atribut hukum itu, penulis tidak memberikan ukuran yang jelas tentang keuniversalan itu apakah dalam skala nasional (bangsa dan negara) atau dalam skala masyarakat tertentu berdasarkan adat masing-masing daerah. Karena kalau kita melihat dalam skalan nasional seperti di Indonesia ini sering terjadi fluralisme hukum dimana berlakunya sistem hukum lebih dari satu seperti hukum nasional, hukum adat, hukum internasional, hukum Islam, dan hukum barat yang kesemuanya itu diakui berlakunya dalam negara kita (Indonesia) dan kalau kita melihat dari segi masyarakatnya keuniversalannya pun tidak pasti karena terkadang dalam suatu kelompok masyarakat memiliki pemimpin atau otoritas yang lebih dan sah seperti contoh pada kelompok kubul (orang rimba) yang tinggal di taman nasional bukit dua belas seperti kelompok sungai terap pimpinan Temenggung mija, kelompok serengan pimpinan Temenggung Ngenong, kelompok kejasung kecil dipimpin oleh Ngamal dan lain-lain. (Kompas edisi Rabu 29 Juni 2002) dimana mereka tetapi bisa hidup bergaul bersama-sama walaupun mereka masing-masing memiliki pimpinan kelompok yang berbeda-beda.

Tipologi kepemimpinan sebenarnya sangat beraneka ragam tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Seperti halnya tipologi kepemimpinan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, membagi tipologi kepemimpinan berdasarkan tipe-tipe :

1.    Persepsi seorang pemimpin tentang peranannya selaku pemimpin

2.    Nilai-nilai yang dianut

3.    Sikap dalam mengemudikan jalannya organisasi

4.    Perilaku dalam kepemimpinan

5.    Gaya kepemimpinan yang dominan

Berdasarkan sudut pandang tersebut Sondang P. Siagian membagi tipologi kepemimpinan sebagai berikut :

1.    Tipe yang otokrasik

2.    Tipe yang paternikstik

3.    Tipe yang kharismatik

4.    Tipe yang laissez faire dan

5.    Tipe yang demokratik baca teori dan praktek kepemimpinan 1988 hal 27 oleh Prof Dr. Sondang P. Siagian, MPA

Tetapi yang paling cocok dengan dasar falsafah negara kita (Indonesia) adalah tipologi kepemimpinan yang demokratik yang lebih menekankan pada persuasi atau keyakinan bukan pada paksaan jadi masyarakat patut dan taat pada seorang pemimpin bukan karena takut tetapi karena apa yang disampaikan oleh pemimpin itu betul-betul sama dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut tetapu yang kurang kita sekarang adalah orang yang memiliki tipologi kepemimpinan seperti itu.

Jenis otoritas menurut rentangan kekuasaan dianggap bahwa kepemimpinan adalah suatu ptensi untuk mempengaruhi sesuai dengan pandangan sosiologi dan psikologi tetapi terkadang seorang dulu menjadi pemimpin pun bakat dan potensi yang dimilikinya untuk mempengaruhi bawahannya setelah posisi kepemimpinan itu ada padanya. Contohnya seorang yang menjadi presiden atau kepala adat yang dipilih berdasarkan pemilihan formal maupun informal seluruh keputusannya atau perintahnya diikuti oleh masyarakatnya setelah dia menjadi presiden atau kepala adat jadi tidak selamanya potensi kepemimpinan itu ada pada diri seorang calon pemimpin sebelum dia diangkat menjadi pemimpin.

Artikel keren lainnya: