Mempertautkan Kepentingan Pusat dan Daerah dalam hal Pendidikan Nasional

Desentralisasi pendidikan sebuah solusi ditinjau dari sudut Filsafat Pendidikan.

Kebijakan Pemerintah menerapkan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi berupa perubahan yang sangat mendasar dalam tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan ini bagi daerah yang telah siap merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini tertinggal. Dalam hal ini Kabupaten dan Kota merasa terikat sistem yang membatasi gerak untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing akibat kebijaksanaan yang sentralistik pada pemerintahan pusat, termasuk potensi daerah untuk mengembangkan pelayanan pendidikan bagi warga daerahnya.

Di sisi lain bagi daerah yang belum memiliki kesiapan baik dari segi pembiayaan maupun SDM desentralisasi pendidikan menjadi beban berat yang harus dipikul sendiri. Kesenjangan kemampuan antar daerah dalam menangani permasalahan pendidikan adalah masalah tersendiri disamping kesejelasan pengaturan mekanisme pengawasan pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan conflict of interest, atau konflik kepentingan antara aparat pusat dengan daerah.

Desentralisasi sebagai solusi

Sistem sentralisasi penyelenggaran pendidikan yang selama ini diterapkan, dinilai menghambat potensi daerah untuk mengembangkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut, apalagi bila dihadapkan pada kenyataan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah yang kemudian bermuara pada rendahnya mutu sumber daya manusia di daerah yang selama ini terpinggirkan, membuat perasaan tak puas itu semakin menyeruak. Penerapan desentralisasi pendidikan diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerah dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing tinggi disetiap daerah, sehingga mutu hasil pendidikan secara nasional juga akan meningkat.

Personel di daerah menganggap pengelolaan pendidikan yang sentralistik di mana peran pusat sangat dominan dalam berbagai hal, menimbulkan stagnasi dalam prakteknya di lapangan. Kreativitas layanan pendidikan mandek, improvisasi aparat pendidikan daerah pun tumpul. Inisiatif menjadi peristiwa langka karena daerah lebih khusus lagi pihak sekolah sebagai institusi pendidikan di garda depan cenderung bersifat pasif. Pengelolaan yang sentralistik dikhawatirkan malah melahirkan aparat pendidikan yang membeo dan statis. Mereka hanya bekerja atas dasar petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis juknis dari pusat, selebihnya tingal “nrimo”.

Semestinya hal itu bisa dihindari, merujuk paa keserasian kerjasama antara aparat instansi terkait yang seharusnya mampu dicapai tanpa melihat apakah yang bersangkutan adalah orang pusat atau daerah adalah prasyarat mutlak untuk keberhasilan tujuan pendidikan nasional.

Gagasan untuk melahirkan aparat pendidikan yang profesional hanya ramai dalam wacana di forum-forum seminar, lokakarya, dan penataran-penataran. Istilah profesional hanya tinggal sebagai sebutan yang latah diucapkan dibibir, lip services namun dalam praksis pendidikan ternyata masih jauh panggang dari api.

Kenyataan empirik tersebut semakin diimbuhi berbagai ketidakpuasan orang-orang daerah terhadap berbagai dampak negatis sistem sentralisasi yang mendorong perlunya pemikiran me-reform paradigma dalam mengelola pendidikan nasional.

Pada titik nadir inilah muncul gagasan agar pengelolaan pendidikan didesentralisasikan. Selain untuk menjawab kelemahan dalam sistem sentralisasi terutama pada tingkat pendidikan dasar yang selama ini kurang memberdayakan masyarakat, gagasan desentralisasi dilandasi pemikiran untuk lebih mengakomodir semangat demokrasi dalam pendidikan.

Mengacu pada konteks ini wacana desentralisasi pendidikan semakin mendapat tempat. Desentralisasi pendidikan diyakini sebagai langkah strategis sekaligus mengeliminir berbagai kelemahan dan dampak negatif dari sistem yang sentralistik.

Dalam catatan Bank Dunia (1998), pembangunan pendidikan di Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir menghadapi kendala besar dan serius. Ada empat masalah mendasar yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, diantaranya menyangkut manajemen pendidikan yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan dan pembangunan pembiayaan pendidikan.

Amich Alhumani dari Research Institute for Culture and Development (Kompas 11 September 2000) secara khusus mencatat berbagai temuan empiris yang menjadi dasar yang amat kuat untuk menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan. Bahkan, kata Amich, secara filosofis sosiologis kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan pilihan strategis pembangunan pendidikan di masa depan.

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika wacana ini bergulir, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau UUPD 1999 yang secara politis mereduksi peran pemerintah pusat dalam penyelenggaran administrasi pemerintahan. Secara finansial, undang-undang otoda itu didukung UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUPK 1999) yang mengatur pembiayaan penyelenggaran otonomisasi di daerah.

Konsepsi Otonomi Daerah

Terkait dengan isi dari UUPD 1999 yakni memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan itu bersifat utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Tujuannya ialah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Serta meningkatkan peran serta masyarakat, dalam mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ada tiga macam dasar pemikiran yang mendasar UUPD 1999 ini, Pertama, adalah dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kedua, penyelenggaraan otoda itu diharapkan dilakukan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan kemandirian, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, menjaga keserasian hubungan pusat dan daerah serta meningkatkan peran dan fungsi legislatif, asas dekonsentrasi yang diikuti dengan dukungan pembiayaannya. Ketiga, itu semua guna menghadapi tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Pemerintah kemudian memutuskan segera memberlakukan UU tersebut sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah itu, di mana peran dan fungsi pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam berbagai hal termasuk di bidang pendidikan.

Tantangan Masa Depan

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem yang lebih desentralistik menghasilkan kebijakan utama pembangunan pendidikan nasional meliputi tiga aspek, yakni Pertama, melanjutkan upaya pemulihan prgram pendidikan dari dampak krisis ekonomi dan moneter. Kedua, mempertahankan mutu pendidikan yang telah dicapai agar tetap responsif terhadap perkembangan lingkungan, dan; Ketiga, melaksanakan reformasi di bidang pendidikan secara bertahap.

Dari ketiga kebijakan utama tersebut maka kebijakan reformasi pendidikan secara bertahap termasuk hal yang paling mengemuka demi mempersiapkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, terutama yang menjadi problema krusial adalah pelayanan pendidikan dasar.

Terlebih lagi pendidikan dasar menjadi begitu penting sebagai manifestasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang dapat diperoleh secara merata dan bermutu. Disamping itu, pendidikan dasar juga merupakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam tujuan nasional yang dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai kepentingan tersebut, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kepentingan nasional yang utama lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dalam rangka mendorong terciptanya manusia unggulan nasional agar mampu ikut dalam persaingan global yang semakin berat.

Persoalan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaan otoda adalah bagaimana pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota melalui sumber pembiayaan yang berbeda namun tetap dapat menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pengajaran tersebut. Bisa diterjemahkan dalam bentuk penjaminan bahwa wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat dituntaskan di semua Kabupaten dan Kota dalam waktu yang relatif sama sehingga menjamin sebagian besar penduduk Indonesia minmal mengenyam pendidikan tingkat SLTP, meskipun kemampuan dan potensi daerah berbeda.

Permasalahan yang lumayan pelik itu dapat dicarikan jalan keluar dengan segera. Tujuannya, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti; dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang jelas.

Sementara itu peranan daerah propinsi sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi lebih terbatas dengan perimbangan sumber keuangan yang lebih sedikit.

Karenanya pemerintahan daerah kabupaten dan daerah kota akan memegang penaran penting dalam pelaksanaan keberhasilan pendidikan nasional. Pelayanan pendidikkan diharapkan bisa lebih cepat, lebih efisien dan efektif serta lebih menegakkan aparat yang bersih dan berwibawa.

Problema potensial di Indonesia, selain merosot juga semakin tingginya kesenjangan mutu pendidikan. Potensi merosotnya mutu pendidikan dapat terjadi apabila setelah diotonomikan di daerah anggaran pendidikan yang diterima tidak dicukupi daerah dan tidak didukung oleh pengelolaan pendidikan yang profesional.

Solusi Efisiensi Otonomisasi Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat dipacu melalui pengelolaan pendidikan yang efisien di tengah kondisi keterbatasan sumber dana yang dibagi-bagi pada daerah otonom.

Efisiensi yang dimaksud mencakup efisiensi pengelolaan, technical efficiency. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa dengan otonomi daerah justru biaya operasional pendidikan meningkat, seperti yang terjadi di Kanada dan Papua New Guinea. Peningkatan beban itu bisa pula disebabkan karena personel pengelolaannya tidak mampu melaksanakan tugas baru ini, apalagi bila dihadapkan Indonesia yang sudah terbiasa selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik.

Menurut Muljani A. Nurhadi, Inspektur Jenderal Depdiknas, solusi yang bisa ditawarkan untuk mengurangi biaya pemborosan baik dalam pengelolaan maupun operasional, diantaranya dengan melakukan perampingan organisasi pengelola pendidikan. Kemudian membatasi biaya pengelolaan pendidikan di kantor dan di sekolah.

Bisa pula dengan mengaitkan biaya paket bantuan dengan pencapaian hasil pendidikan. Jumlah pegawai tetap dan menggunakan jasa pegawai kontrakan untuk melaksanakan tugas-tugas insidental. Melakukan penggabungan terhadap pengadaan komponen pendidikan yang lebih efisien dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri, misalnya pengadaan buku pelajaran dan guru.

Sementara tugas pemerintah pusat lebih banyak pada penyusunan perencanaan nasional dan pengendaliannya, penetapan berbagai standar dan persyaratan, serta penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif per tahun.

Paradigma baru Pengawasan

Kebijakan otonomi daerah terkait pula dengan upaya pemberdayaan aparat pengawasan baik di pusat maupun di daerah. Tak kalah pentingnya pula untuk mensinergikan peran masing-masing demi menghindarkan diri dari adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini peran pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang antara lain mengatur peran; Pemerintah (Inspektorat Jenderal Departemen) melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Pemerintah juga melakukan pengawasan secara represif terhadap kebijakan pemerintah daerah dan atau keputusan kepala daerah serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Inspektorat Jenderal memfasilitasi aparat pengawasan daerah, dalam hal ini Bawasda dan pejabat fungsional pada dinas yang mempunyai tugas mengawasi substansi. Wujud fasilitasi ini dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi.

Di sisi lain, peranan / fungsi Badan Pengawasan Kabupaten / Kota (Bawasda) dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah Kabupaten / Kota adalah meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemeriksaan tersebut berikut pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu setiap tugas perangkat daerah. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Kabupaten Kota. Terakhir adalah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

Aturan main tersebut sepatutnya diimplementasikan dalam harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan batasan-batasan dalam koridor wilayah kewenangan masing-masing.

Sekolah dan Guru di Daerah

Menyinggung pelayanan pendidikan dalam otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari institusi sekolah di masing-masing daerah. Sekolah sebagai ujung tombak proses pendidikan dimana guru dan siswa secara terus menerus melakukan kontak pendidikan dan pembelajaran sebenarnya merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh sebab itu otonomi dibidang pendidikan hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pemberian kewenangan daerah saja untuk mengelola pendidikan, tetapi juga harus diartikan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengurus kegiatan proses pengelolaan pendidikan disekolah dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar siswa.

Belum lagi kita berbicara masalah pelayanan pendidikan yang maih jauh dari harapan. Meski sudah ikut mendanai kegiatan pendidikan masyarakat sebagai “Konsumen Pembeli” produk yang bernama persekolahan hampir-hampir tak memiliki posisi tawar ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan. Kalaupun ada organisasi para orang tua murid lewat lembaga bernama BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) tetapi realitas di lapanan menunjukkan bahwa lembaga ini pun (diakui atau tidak) tak lebih dari kepanjangan tangan birokrasi pendidikan.

Daerah kabupaten/kota yang memiliki pendapatan daerah yang besar atau bisa dianggap kaya, barangkali mudah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi penduduknya yang mayoritas sudah memiliki kemampuan materi yang baik. Sementara kesenjangan mutu pendidikan akan terjadi di daerah yang miskin sumber pendapatan daerahnya dengan penduduk yang miskin pula.

Namun untuk memberikan pemerataan pendidikan dan kesempatan menikmati pendidikan yang bermutu, dapat dikembangkan sistem subsidi silang antar daerah dengan komitmen bersama dengan pemerintah pusat. Kemudian diperlukan pula ketersediaan dana alokasi khusus untuk memberikan bantuan pendidikan melalui jalur pendidikan alternatif bagi daerah yang kurang beruntungan atau miskin. Itu semua bisa menjawab rangkain persoalan seperti mengembangkan SDM unggulan dalam atmosfer otonomi daerah sekaligus mereduksi ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

Artikel keren lainnya: