4 Model Implementasi Kebijakan atau Program

Beberapa model implementasi kebijakan berkembang secara dinamis dan akan sangat ditentukandengan faktor kondisi dan situasi dari kebijakan itu diimplementasikan. Beberapa referensi di bawah ini akan menjadi acuan dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan

1. Model Edwards III

Edwards III (1980 : 9-10) melalui kajian pada pemerintahan Amerika Serikat, pada tahun 1970-an, mengemukakan kajiannya tentang muncul permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edwards III, sebagai berikut: 

“… four critical factors or variabels  in implementing public policy:communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.”

Model yang dikemukan oleh Edwards III ini sifatnya top down dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan, dimana setiap level hirarchi mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai dari tingkat departemen (pemerintah pusat), pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai ketingkat pelaksana dilapangan.

Model ini melihat bagaimana administrator menghadapi permasalahan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu sendiri (internal bureaucratic resistance) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan keempat faktor tersebut merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan bagi administrator publik dalam mengimplementasikan setiap kebijakan atau program, sebagaimana hasil dikajian yang dilakukan oleh Edwards III tersebut.

2. Model Jones

Model ini diilhami oleh pendapat Eugene Bardach (1977), tentang bagaimana sulitnya membuat kesepakatan dalam proses merumuskan dan menerapkan suatu kebijakan, untuk itu perlu adanya aturan main khususnya dalam pelaksanaan kebijakan (how to implementation game). Jones, (1984 : 166), mengemukakan tiga prinsip bagaimana menerapkan suatu program kebijakan dalam operasionalnya dilapangan dapat diterapkan secara signifikan, yaitu sebagai berikut:

1. Organization: The establisment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a program into effect.
2. Interpretation: The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.
3. Application: The routine provision of services, payments, or other agreed upon program objectives or instrument.

Ketiga karakteristik pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pertama : organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; kedua: interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program.

Kerangka model ini sebagai pemikiran Jones, yang mengambarkan bagaimana mudahnya mendefinisikan suatu kebijakan di atas kertas terhadap disain suatu program tetapi dalam penerapanya tidak sesederhana itu, sehingga pada penerapanya terkadang tidak terdefinisikan secara baik.

3. Model Van Meter and Van Horn

Teori yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, (1975 : 462): sebagai A model of the Policy Implementation Process, dengan mengemukakan 6 variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (..six variables which shape the linkage between policy and performance) serta pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. 

Model ini berusaha untuk menghubungkan antara variabel-variabel, yaitu antara kebijakan dan performance oleh sejumlah independent variable yang saling berkaitan. Independent variable tersebut digambarkan sebagai berikut:

Model ini memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara berbagai variabel, walaupun secara konseptual menggunakan penjelasan secara parsial, tetapi pandangan dalam model ini bagi para perumus kebijakan dapat dijadikan model dan bagi para implementator digunakan untuk memanipulasi dalam perbaikan pelayanan publik dari kebijakan yang dilaksanakanya.

4. Model Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier

Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier dalam A. Framework for Implementation Analysis (1983 : 18-42), ada 3 katagori besar variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi kebijakan:

1. The tractability of the problem(s) being addressed ,
2. The ability of the statute to structure favorably the implementation process,
3. The net effect of a variety of political variables on the balance of support for statutory objectives,.

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas (independent variabel), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (intervening variabel). Model ini secara konseptual sangat mudah di pahami dan di mengerti, tetapi secara implementatif perlu pemikiran luas dan waktu yang cukup untuk menjabarkan secara detail juklak dan juknis bagi para implementator dilapangan.

Pustaka

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C

Bardach. E. 1977. The Implementation Game. What Happen after a Bill Becomes a Law. Cambridge, Mass: MIT Press.

Jones, Charles O. 1984. An Introduction To The Study of Public Policy, Claifornia. Wadsworth. Inc.

Mazmanian, Daniel A & Paul Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. Illionis Foresman and Company Gleinview.

Van Meter, Donalds & Carl E Van Horn, 1975, "The policy Implementation Process: A Concetual Framework", Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.

Artikel keren lainnya: