6 Kriteria Evaluasi Kebijakan yang Paling Banyak di Pakai Oleh Peneliti dan Pemerintahan

William N. Dunn mengemukakan suatu pendapatnya tentang pengertian fungsi evaluasi kebijakan bahwa “evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, dan yang paling penting evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai” (2003:609).

Definisi lain menurut William N. Dunn ialah “evaluasi kebijakan pada prinsipnya ialah proses yang dilakukan dalam menilai suatu kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan” (2003:158).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang telah diungkapkan, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan pada proses evaluasi kebijakan publik, yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan / Distribusi, Responsivitas; dan Ketepatan.

Dunn (2003:158) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) kriteria berikut.

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antar efektifitas serta usaha yang terakhir umumnya diukur berdasarkan ongkos moneter
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai serta kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antaralternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.
4. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya (misal, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kritera kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu kewajaran dan keadilan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris di dalam masyarakat.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan prefensi, kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok masyarat tertentu. Kriteria ini juga penting karen analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan dan perataan – masih gagal jika masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan, adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan langsung dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujan-tujuan suatu program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

 Kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn inilah yang paling banyak dipergunakan sebagai rujukan baik untuk penelitian maupun dalam proses evaluasi birokrasi pemerintahan

PUSTAKA

• Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Artikel keren lainnya: