5 Bentuk Penyelesaian Konflik, salah satunya adalah Rekonsiliasi

Dalam sebuah konflik dibutuhakan suatu tindakan peyelesaian konflik (resolusi konflik). Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menggambarkan bahwa akar dan sumber terjadinya konflik ditangani dan diubah. Hal ini berarti bahwa perilaku kekerasan tidak ada lagi, sikap bermusuhan tidak terjadi lagi serta struktur konflik yang terjadi telah berubah menuju arah perubahan dan penyelesain konflik dengan baik.

Penyelesaian konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara tidak formal yang biasa dilakukan terlebih dahulu yang kemudian dilakukan dengan cara-cara formal. Sejalan dengan itu, Hendropuspito dalam Alimudin (2006:49) mengemukakan bahwa cara yang lazim digunakan dalam penyelesain konflik adalah konsiliasi, mediasi, arbitrase, correction (paksaan), dan détente. Urutan-urutan penyelesaian konflik tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan seseorang dalam mencari penyelesaian suatu masalah yaitu dari cari yang termudah (tidak formal) yang dilakukan terlebih dahulu baru kemudian ditempuh dengan cara resmi (formal) jika cara yang pertama tidak berhasil.

Pada bagian lain Huug Miall dalam Alimuddin (2006:49-54) menawarkan bentuk-bentuk dari penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, memecahkan masalah, dan rekonsiliasi.

1.Negosiasi

Bentuk pertama adalah negosiasi, Huug Miall dalam Alimuddin (2006:50) mengatakan bahwa negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik. Lebih lanjut Goodpaster dalam Alimudin (2006:50) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi negosiasi antara lain kekuatan tawar menawar, pola tawar menawar, dan strategi dalam tawar menawar.

2. Mediasi

Bentuk kedua adalah mediasi, mediasi berasal dari kata “mediation” yang mempunyai arti penyelesaian pertikaian dengan perantara atau mediator. Hendropuspito dalam Alimuddin (2006:52) menjelaskan bahwa mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan perantara atau mediator. Dalam hal ini seorang mediator tidak mempunyai wewenang dalam memberikan keputusan yang mengikat dan hanya bersifat konsulatif. Pihak-pihak yang yang bersengketalah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Moore dalam Alimudin (2006:52) mengemukakan bahwa pada prinsipnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat mendorong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak ada yang disebut mediasi, mediasi merupakan perluasan dari negosiasi.

3. Konsiliasi

Bentuk ketiga adalah Konsiliasi, Oppenheim dalam Alimuddin (2006:53) menjelaskan bahwa konsiliasi adalah penyelesaian sengketa adalah menyerahkan pada suatu komisi yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat ususlan-usulan untuk suatu penyelesaian, namaun keputusan tersebut tidak mengikat. Lebih lanjut Soekamto dalam Alimudin (2006:53) memberi arti konsiliasi sebagai suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Konsiliasi bersifat lebih lunak daripada paksaan dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk berasimilasi. Institute for democracy and electoral assistance dalam Alimudin (2006:53) mengemukakan tujuan utama dari konsiliasi adalah untuk membantu mengidentifikasi isu-isu terpenting yang menyebabkan ketegangan, untuk meredakan ketegangan dan menggerakan kedua pihak untuk melakukan interaksi langsung mengenai isu-isu teridentifikasi.

4. Memecahkan Masalah

Bentuk keempat adalah Memecahkan Masalah, Huug Miall dalam Alimudin (2006:54) mengemukakan bahwa memecahkan masalah adalah sebuah usaha yang lebih ambisius bahwa pihak-pihak yang bertikai diundang untuk mengonseptualisasikan ulang konflik dengan sebuah pandangan untuk menemukan hasil yang kreatif, hasil menang-menang. Dalam suatu proses penyelesaian konflik melalui proses memecahkan masalah, dibutuhkan adanya dialog-dialog yang luas dikalangan masyarakat yang bertikaipada semua lapisan mengenai masalah yang menjadi sumber konflik, akibat konflik, dan penyelesain konflik dengan pendekatan suatu model dialog, dan pemecahan masalah. Assefa dalam Alimudin (2006:54) menyatakan bahwa: Model dialog pemecahan masalah berbeda dengan model resolusi konflik konvensional pada umumnya yang menekankan pada pada pendekatan mediasi dan negosiasi yang berifat formal, model pendekatan ini menekankan dialog-dialog informal yang berfungsi untuk memfasilitasi tumbuhnya inisiatif dan partisipasi luas di kalangan warga komunitas untuk memecahkan masalah-masalah konflik dan kebutuhan hidup bersama dan bersifat interaktif dengan melibatkan partisipatif aktif warga komunitas.

5. Rekonsiliasi

Bentuk kelima adalah rekonsiliasi, Lambang Triono dalam Alimuddin (2006:54) mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah proses, dan bukan semata-mata menemukan penyelesaian masalah namun mengubah hubungan pihak-pihak yang berkonflik dari permusuhan menuju pada pertemanan dan kerja sama. Dengan kata lain bahwa rekonsiliasi merupakan tujuan akhir dari semua upaya peneyelesain konflik. Lebih jauh Assefa dalam Alimudin (2006:55) mengartikan bahwa rekonsiliasi adalah sebagai suatu proses pemuliahan hubungan, koeksistensi damai, hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu satu sama lain.

PUSTAKA

• Alimuddin, 2006, Konflik Etnik: Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Alqaprint, Sumedang.

Artikel keren lainnya: